Kreasik — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan realisasi program kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk memerangi praktik rentenir telah mencapai angka Rp46,71 triliun. Inisiatif ini menjadi krusial dalam memberikan alternatif pendanaan bagi masyarakat di daerah yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal.
Airlangga menyampaikan pencapaian ini dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Jumat, 10 Oktober 2025. "Capaian kredit pembiayaan melawan rentenir ini penting, dengan total pembiayaan mencapai Rp46,71 triliun," ujarnya.
Selain itu, pembiayaan untuk sektor-sektor prioritas pemerintah telah menjangkau 1,8 juta debitur. Airlangga menekankan pentingnya perbankan untuk tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit. Namun, ia juga mendorong perbankan untuk memacu pertumbuhan kredit UMKM hingga mencapai dua digit.
"Saatnya kita mendorong UMKM melalui bank pemerintah, bank swasta, dan bank pembangunan daerah. Kami berharap kegiatan unggulan pemerintah akan berjalan lancar jika intermediasi keuangan berjalan dengan baik," jelas Airlangga.
Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui peningkatan inklusi keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program PINTAR. TPAKD memiliki peran vital dalam memastikan UMKM di berbagai daerah dapat mengakses layanan keuangan.
"Peran TPAKD adalah memastikan UMKM di daerah dapat mengakses keuangan dan memotong rantai rentenir. Ini menjadi tugas kita bersama," tegas Airlangga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa program kredit/pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia. Sementara itu, program kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian telah menyalurkan Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur. Informasi ini dilansir dari Kreasik.id.
Tinggalkan komentar