Kreasik — Tingkat inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan tren positif, namun kesenjangan dengan literasi keuangan menjadi perhatian serius. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen, berbanding terbalik dengan literasi keuangan yang hanya 66,46 persen. CEO KrediOne, Kuseryansyah, mengungkapkan bahwa kondisi ini menyimpan paradoks yang perlu diwaspadai.
Kuseryansyah menjelaskan, kemudahan akses layanan keuangan tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Hal ini memicu kontradiksi, dimana Indonesia menjadi pasar pinjaman daring terbesar di Asia Tenggara dengan akumulasi penyaluran dana mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Namun, di sisi lain, Satgas PASTI menerima ribuan pengaduan pinjaman online ilegal dan menutup ratusan entitas ilegal. “Inklusi tanpa literasi ibarat rumah tanpa fondasi, rapuh dan mudah runtuh,” tegasnya.
Tantangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia meliputi kesenjangan pemahaman terkait biaya, bunga, dan jangka waktu pinjaman. Keamanan data dan kepercayaan masyarakat juga menjadi isu krusial, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan data dan penipuan digital. Padahal, industri fintech lending yang diawasi OJK telah menyalurkan pinjaman hingga Rp83,52 triliun kepada jutaan akun aktif.
Selain itu, pembiayaan produktif bagi UMKM masih terbatas, padahal fintech lending berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi jika diarahkan ke sektor produktif. Ketimpangan wilayah juga menjadi tantangan, dimana masyarakat perkotaan lebih familiar dengan layanan digital dibandingkan masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih minim infrastruktur dan akses.
Tinggalkan komentar