KreAsik – Jakarta, 22 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pencopotan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan secara mendadak. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, serta Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, resmi diberhentikan dari jabatan masing‑masing pada Selasa (21/4/2026). Keputusan itu langsung diikuti dengan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) untuk menutup kekosongan posisi kritis tersebut.
Pengumuman pencopotan tersebut disampaikan Purbaya dalam sebuah konferensi pers singkat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. “Sudah ditandatangani kemarin siang dan sudah aktif sejak sore kemarin,” ujar Purbaya, menegaskan bahwa proses administratif sudah selesai dan operasional kementerian tetap berjalan berkat penunjukan Plh.
Berita pencopotan ini muncul di tengah rangkaian restrukturisasi organisasi Kementerian Keuangan yang bertujuan memperkuat kinerja dalam mengelola fiskal dan anggaran negara. Menurut sumber internal, proses perombakan dimulai setelah Purbaya kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat, di mana ia turut serta dalam pertemuan IMF–World Bank Spring Meetings 2026. Pada pertemuan tersebut, Febrio Kacaribu sempat mendampingi Menkeu dalam dialog dengan perwakilan World Bank, investor global, serta lembaga pemeringkat seperti Goldman Sachs Asset Management dan S&P Global Ratings.
Baca Juga:
Berikut rangkaian peristiwa penting yang terkait dengan pencopotan dua Dirjen tersebut:
- 21 April 2026: Keputusan pencopotan ditandatangani oleh Purbaya pada siang hari.
- 21 April 2026, sore: Pencopotan mulai efektif, dan Plh langsung ditunjuk untuk masing‑masing jabatan.
- 22 April 2026: Purbaya mengonfirmasi pencopotan dalam konferensi pers dan menegaskan bahwa belum ada penempatan baru bagi Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman.
- Mei 2026: Rencana usulan nama pejabat definitif akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan Plh dianggap langkah sementara untuk memastikan tidak terjadi gangguan pada fungsi strategis Kementerian Keuangan. Pada saat yang sama, posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) setelah Masyita Crystallin pindah ke sektor swasta, yaitu PT Danantara Investment Management.
Para pengamat politik menyatakan bahwa pencopotan ini mencerminkan keinginan Purbaya untuk menata ulang tim kepemimpinan guna mempercepat reformasi fiskal. “Kementerian Keuangan sedang berada pada fase penting, terutama dengan tantangan ekonomi global dan kebutuhan penyesuaian anggaran pasca‑pandemi,” kata seorang analis senior di sebuah lembaga riset kebijakan publik.
Di sisi lain, beberapa kalangan menyoroti bahwa pencopotan tiba‑tiba dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan jangka panjang, dan ia berjanji akan memberikan “tempat yang tepat” bagi Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman setelah masa istirahat singkat.
Selain itu, pencopotan ini juga berdampak pada dinamika internal Kementerian Keuangan. Selama bertahun‑tahun, Febrio Kacaribu dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam merumuskan kebijakan fiskal, sementara Luky Alfirman memiliki rekam jejak kuat dalam penyusunan anggaran nasional. Kehilangan keduanya menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan peran strategis mereka dalam mengelola kebijakan fiskal dan anggaran pada masa mendatang.
Secara keseluruhan, perombakan kepemimpinan ini menandai babak baru dalam upaya Kementerian Keuangan memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Meskipun masih menunggu penunjukan resmi pejabat definitif, langkah sementara melalui penunjukan Plh diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional kementerian hingga proses seleksi selesai.
Ke depan, mata dunia akan terus memantau bagaimana Kementerian Keuangan menavigasi tantangan fiskal, terutama dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan internasional dan upaya menarik investasi asing. Keputusan Purbaya untuk merombak jajaran Dirjen dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia siap melakukan perubahan struktural demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
