KreAsik – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) resmi menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025‑2029. Keputusan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan infrastruktur.
Renstra Ditjen Pajak merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis lembaga selama lima tahun. Dalam dokumen terbaru, terdapat poin krusial tentang penyempurnaan regulasi pemungutan pajak, termasuk sektor ekonomi digital, pajak karbon, dan PPN jalan tol. Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang akan mengatur mekanisme pemungutan, pelaporan, dan penetapan tarif PPN pada layanan tol.
Berikut poin-poin utama kebijakan PPN jalan tol yang akan diterapkan:
Baca Juga:
- Tarif PPN standar tetap 10% dikenakan pada nilai transaksi tol yang dibayarkan oleh pengguna.
- Operator tol wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN melalui faktur pajak elektronik.
- Penggunaan sistem e‑toll dan integrasi data akan memudahkan pengawasan kepatuhan.
- Pengecualian khusus dapat diberikan bagi proyek tol strategis yang mendapat subsidi pemerintah, dengan persetujuan menteri keuangan.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan pajak tahunan sekitar Rp2,5 triliun dalam lima tahun pertama, sekaligus menambah kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan di sektor infrastruktur. Selain itu, regulasi baru akan selaras dengan upaya memperbaiki sistem perpajakan digital, mengurangi beban administrasi, dan meminimalkan potensi kebocoran.
Sementara itu, perubahan regulasi tidak hanya terbatas pada jalan tol. Pemerintah juga mengeluarkan aturan baru terkait pajak kendaraan listrik melalui Permendagri No. 11 Tahun 2026. Kendaraan listrik tidak lagi mendapatkan pembebasan penuh, melainkan insentif pengurangan pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Meskipun tarifnya lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, pemilik kendaraan listrik tetap wajib membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBNKB) dengan koefisien khusus.
Contoh penerapan: Di Sumatera Utara, pemerintah provinsi dapat memberikan potongan tambahan bagi pemilik mobil listrik guna mendukung transisi energi bersih. Koefisien bobot pajak mobil listrik BYD M6 setara dengan Daihatsu Xenia, namun daerah dapat menurunkan tarif efektif melalui kebijakan insentif lokal.
Di sisi lain, perusahaan yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (non‑PKP) tetap menghadapi pertanyaan tentang kewajiban pajak ketika menjual jasa ke luar negeri. Menurut pedoman perpajakan, non‑PKP tidak wajib memungut PPN atas penyerahan jasa, termasuk yang diekspor. Namun, penghasilan tersebut tetap menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Jika terdapat pemotongan pajak di negara sumber, wajib pajak dapat mengklaim kredit pajak luar negeri sesuai Pasal 24 UU PPh untuk menghindari double taxation.
Fasilitas PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% juga tetap tersedia bagi usaha kecil dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Skema sederhana ini menghitung pajak berdasarkan omzet, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Secara keseluruhan, integrasi PPN jalan tol dalam Renstra 2025‑2029 menandai arah kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berbasis data. Kombinasi dengan regulasi kendaraan listrik dan kebijakan bagi non‑PKP menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan penerimaan negara, keadilan pajak, serta dukungan terhadap inovasi dan keberlanjutan.
