Kreasik — KPPU menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring (pindar). Tuduhannya: praktik kartel harga. AFPI merespons dengan rencana banding. Pertanyaannya, apakah ini murni pelanggaran persaingan usaha, atau ada dimensi perlindungan konsumen yang terabaikan?
Logika di Balik Angka 38%
KPPU mendasarkan putusannya pada Pasal 5 UU No. 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Fokusnya adalah penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (bunga) pinjaman. AFPI berargumen bahwa batasan ini justru inisiatif OJK untuk melindungi konsumen dari predatory lending.
Ancaman Dominasi Base
Penetapan batas atas bunga, meski terkesan melindungi, berpotensi mematikan persaingan. Platform dengan modal besar (dan biaya operasional lebih rendah) akan lebih mudah menyesuaikan diri. Pinjol kecil terancam gulung tikar. Ini menciptakan oligopoli terselubung.
Also Read
Dalih Perlindungan Konsumen
AFPI berdalih bahwa batasan bunga adalah upaya melindungi konsumen. Namun, konsumen juga dirugikan jika pilihan pinjaman menyempit. Persaingan yang sehat seharusnya mendorong inovasi dan efisiensi, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. Batasan harga justru menghambat ini.
Banding: Pertaruhan Industri
AFPI akan mengajukan banding. Ini adalah pertaruhan besar bagi industri pinjol. Jika banding ditolak, preseden buruk akan tercipta. Intervensi harga akan menjadi alat bagi regulator, berpotensi membunuh inovasi dan persaingan.
Verdict: Lebih dari Sekadar Angka
Kasus ini lebih kompleks dari sekadar pelanggaran kartel. Ada dimensi perlindungan konsumen yang valid. Namun, intervensi harga bukan solusi tunggal. Penguatan literasi keuangan dan penegakan hukum terhadap predatory lending jauh lebih efektif. KPPU dan OJK perlu duduk bersama, merumuskan regulasi yang pro-persaingan sekaligus melindungi konsumen. Denda besar tanpa solusi fundamental hanya akan mematikan industri yang tengah berkembang.