Kreasik — Pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank Himbara sejak pekan lalu, sebuah langkah strategis untuk memperkuat likuiditas perbankan dan memacu penyaluran kredit, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, di tengah harapan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai potensi penyerapan dana yang tidak optimal, mengingat tingginya angka undisbursed loan dan permintaan kredit yang masih lesu akibat perlambatan ekonomi global.
Menanggapi hal ini, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menegaskan komitmen OJK untuk terus mendorong bank-bank Himbara agar dana tersebut benar-benar mengalir ke sektor riil dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
"Dana Rp200 triliun itu efektif masuk ke bank-bank Himbara sejak Jumat minggu lalu. Tingginya undisbursed loan justru menunjukkan komitmen bank untuk menyalurkan kredit sesuai kebutuhan debitur," jelas Indah dalam acara Media Briefing di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Kehadiran dana pemerintah ini memberikan keleluasaan bagi bank dalam menjaga likuiditas, terutama di tengah tren loan to deposit ratio (LDR) industri yang berada di kisaran 86 persen.
"Dengan LDR industri saat ini sekitar 86 persen, tambahan dana pemerintah akan sedikit menurunkan rasio ini. Namun, ruang gerak masih besar karena level normal LDR ada di kisaran 75 sampai 92 persen. Artinya, bank masih memiliki kapasitas untuk menyalurkan kredit secara lebih agresif," lanjut Indah.
Indah menambahkan bahwa penerbitan POJK Akses Pembiayaan UMKM menjadi momentum strategis untuk memperluas penyaluran kredit UMKM. Regulasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh bank-bank Himbara dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
OJK akan terus memantau pemanfaatan dana tersebut melalui rencana bisnis bank, realisasi kredit, dan program peningkatan kompetensi internal masing-masing bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
Tinggalkan komentar