Jakarta, Kreasik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan total 21 orang dalam operasi tangkap tangan multi kota pada Rabu, 29 Juli 2026. Operasi serentak menyasar Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Uang tunai lebih dari Rp 2 miliar langsung disita sebagai barang bukti utama.
Inti artikel
- Operasi serentak menyasar Jakarta, Pemalang, dan Purworejo
- Uang tunai lebih dari Rp 2 miliar langsung disita sebagai barang bukti utama
- Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi rangkaian OTT itu di kawasan Kuningan
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi rangkaian OTT itu di kawasan Kuningan. Dugaan kasus mengarah pada penerimaan terkait proyek di lingkungan Pemkab Pemalang serta jual beli jabatan. Kreasik merangkai sebaran lokasi, barang bukti, dan status hukum agar pembaca mengikuti kronologi utuh dari malam penangkapan hingga pemeriksaan pagi.
Baca Juga:
Sebaran 21 Orang: Jakarta, Pemalang, dan Purworejo
Lima orang diamankan di Jakarta. Mereka termasuk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro beserta empat rekan yang berada di ibu kota saat operasi digelar. Lima belas orang lainnya ditangkap di wilayah Pemalang. Satu orang lagi diamankan di Purworejo.
Total 21 orang ini menunjukkan jangkauan operasi yang melampaui satu lokasi. Tim KPK bergerak serentak agar rantai diduga tidak sempat hilang. Pola sebaran 5-15-1 ini menjadi penanda skala OTT yang lebih luas dari penangkapan tunggal.
Rp 2 Miliar Tunai plus Penyegelan Ruangan Pemkab
Barang bukti uang tunai lebih dari Rp 2 miliar ikut disita dalam operasi yang sama. Jumlah itu menjadi payoff material yang paling terlihat bagi publik. Selain uang, sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pemalang ikut disegel.
Penyegelan itu membatasi akses dokumen dan ruang kerja terkait. Dampak langsungnya terasa pada kelanjutan administrasi lokal. Pejabat dan staf harus menyesuaikan alur kerja sambil menunggu hasil pemeriksaan KPK.
Dugaan Aliran Proyek hingga Jual-Beli Jabatan
Dugaan utama mengarah pada dua jalur sekaligus. Pertama, penerimaan terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kedua, praktik jual beli jabatan yang diduga menyertai aliran dana itu.
Sintesis kedua motif ini jarang dibahas utuh di satu tempat. Operasi multi kota memperkuat dugaan bahwa jaringan diduga tidak hanya di satu titik. Konteks lebih luas: 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sudah dijerat, dan 11 di antaranya lewat OTT sepanjang 2026. Angka itu menempatkan kasus Pemalang dalam deret penindakan serupa tahun ini.
12 Orang Sudah di Gedung Merah Putih, 7 Masih dalam Perjalanan
Dua belas orang sudah tiba di Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan lanjutan. Tujuh orang sisanya dijadwalkan tiba siang atau sore hari yang sama. Timeline ringkasnya: penangkapan malam, pengumpulan pagi, dan kedatangan sisa rombongan pada siang-sore.
Bupati Anom Widiyantoro termasuk yang langsung diperiksa intensif di markas KPK. Pemeriksaan berlanjut sambil menunggu seluruh pihak lengkap. Alur ini memudahkan pembaca melacak siapa sudah tiba dan siapa masih di perjalanan.
Batas 1×24 Jam Menentukan Status Hukum
Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Dalam rentang itu, penyidik memutuskan apakah status naik ke tersangka atau berakhir di tahap pemeriksaan.
Konfirmasi resmi dari Budi Prasetyo menempatkan operasi di Kuningan sebagai pusat koordinasi. Publik diminta menunggu hasil formal dalam batas waktu tersebut. Kreasik akan menyusul perkembangan status hukum setelah keputusan 24 jam keluar.
