KreAsik – 23 Mei 2026 | Sebuah petisi untuk menghapuskan rencana pajak kripto sebesar 22% di Korea Selatan telah ditandatangani oleh lebih dari 50.000 orang. Petisi ini diajukan ke Komite Perencanaan Keuangan dan Ekonomi Majelis Nasional untuk ditinjau. Petisi ini diluncurkan pada 13 Mei dan telah mencapai ambang batas 50.000 tanda tangan pada 21 Mei, dengan total 53.359 tanda tangan.
Pajak kripto di Korea Selatan sebesar 20% yang naik menjadi 22% dengan biaya lokal, dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2027. Undang-undang ini berlaku untuk keuntungan yang melebihi 2,5 juta won. Petisi ini menyatakan bahwa pajak ini tidak adil karena Korea Selatan telah menghapus Pajak Pendapatan Investasi Keuangan yang akan menarik pajak atas keuntungan saham, tetapi masih melanjutkan untuk menarik pajak atas keuntungan kripto.
Petisi ini merupakan bagian dari tekanan publik yang sedang berlangsung untuk menghapus pajak kripto sepenuhnya, bukan hanya menundanya lagi. Sementara itu, pada Maret, pemimpin lantai Partai Kekuatan Rakyat Song Eon-seok mengajukan tagihan untuk menghapus semua ketentuan yang terkait dengan perpajakan aset digital yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan saat ini.
Baca Juga:
Namun, Kementerian Perekonomian dan Keuangan secara terbuka mempertegas bulan ini bahwa pajak akan dilaksanakan pada Januari 2027. Petisi ini merupakan upaya untuk menghentikan rencana pajak kripto ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah menunda pelaksanaan pajak kripto tiga kali sejak tanggal awal yang dijadwalkan pada 2022. Petisi ini merupakan bagian dari upaya untuk menghapus pajak kripto sepenuhnya, bukan hanya menundanya lagi.
Kesimpulan, petisi untuk menghapus pajak kripto di Korea Selatan telah mencapai lebih dari 50.000 tanda tangan dan telah diajukan ke Majelis Nasional untuk ditinjau. Petisi ini menyatakan bahwa pajak kripto tidak adil dan akan merugikan orang muda yang mencoba membangun kekayaan. Dengan demikian, petisi ini merupakan upaya untuk menghentikan rencana pajak kripto di Korea Selatan.
